.jpg)
ICMI DESAK CINA UNTUK LINDUNGI WARGA MUSLIM
>> 25 Juli 2009
JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengingatkan agar Pemerintah Cina tak menerapkan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan peristiwa kerusuhan di Urumqi, Provinsi Xinjiang, Cina, yang melibatkan kaum Muslim Uighur.
''Kami minta Pemerintah Cina selalu mengedepankan hak asasi manusia (HAM) serta memberikan jaminan pada kelompok-kelompok minoritas di sana, khususnya kaum Muslim Uighur,'' ungkap Azyumardi Azra, salah seorang Presidium ICMI saat menerima Utusan Khusus Menlu Cina, Chen Shiqiu, di kantor ICMI, Jakarta, Jumat (24/7).
Chen bertandang ke ICMI didampingi sejumlah pejabat dan diplomat Cina. Delegasi Pemerintah Cina itu bertujuan untuk menjelaskan peristiwa kerusuhan yang melibatkan Muslim Uighur di Kota Urumqi, Xinjiang, Cina. Menurut Chen, kerusuhan yang menewaskan 190 orang itu bukanlah masalah etnis atau masalah agama.
''Peristiwa itu memiliki latar belakang politis yang sangat dalam. Jadi, bukan terkait masalah etnis atau persoalan agama,'' papar Chen. Menanggapi pernyataan Chen, Azyumardi menegaskan, jika pemerintah Cina terlalu menggunakan pendekatan keamanan, justru akan menciptakan kekerasan yang sulit dihilangkan.
ICMI meminta agar Pemerintah Cina menggunakan pendekatan dialogis dalam menghadapi masalah dengan umat Muslim di negeri Tirai Bambu itu. ''Pendekatan dialogis antara Pemerintah Cina dan tokoh-tokoh Muslim di Xinjiang dilakukan, bahkan harus pula melibatkan masyarakat madani di sana,'' ujar Azyumardi menegaskan.
Azyumardi juga berharap agar ada pemerataan bagi masyarakat atau kaum Muslim di Cina terkait hasil bumi dan hasil alam. ''Saya dengar, Xinjiang itu kaya kandungan minyak bumi dan gas alam. Jika tidak terjadi pemerataan, tentunya akan menimbulkan kecemburuan,'' tuturnya.
Sehari sebelumnya, utusan khusus Cina itu berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadyah, Din Syamsudin, meminta agar Pemerintah Cina menghargai hak-hak beragama kaum Muslim Uighur di Cina. ''Memang, masalah di Xinjiang merupakan masalah domestik. Kami berharap cara-cara penanganan yang dilakukan Pemerintah Cina menghargai HAM, hak beragama, serta hak hidup,'' ungkap Din.
